Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik

Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik

Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik

Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik

Sebagaimana telah dikemukakan berkembangnyapenggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi terutama di bidangperbankan, di samping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahanpelayanan kepada nasabah, juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi pihakperbankan, khususnya dalam hal penyimpanan dokumen sebagai hasil kegiatan usahayang dilakukan. Namun, memang diakui bahwa disamping keuntungan tersebut dalampenggunaan sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabiladihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan.

Dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal1866, alat bukti terdiri atas:

a. bukti tertulis;

b. bukti saksi;

c. persangkaan;

d. pengakuan;

e. sumpah.

Selanjutnya dalam Pasal 1867 ditentukan bahwapembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan dibawah tangan. Pegertian “tulisan” dalam pasal tersebut dipastikan dalam bentuktertulis di atas kertas.

Menyadari adanya perkembangan teknologiantara lain dengan penggunaan microfilm atau microfiche untuk menyimpan suatudokumen, maka Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 14 Januari 1988 yangditujukan kepada Menteri Kehakiman menyatakan bahwa microfilm atau microfichedapat dipergunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam Pasal184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan catatanbahwa baik microfilm atau microfiche itu, sebelumnya dijamin otentiknya, yangdapat ditelusuri kembali dari registrasi, maupun berita acara. Dalam surat tersebut dikemukakan pula bahwa terhadap perkara perdata berlaku pendapat yang sama.[1]

Penggunaan microfilm sebagai saranapenyimpanan dokumen yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sahjuga dianut di beberapa negara antara lain di Jepang, Jerman, dan Perancis.[2]

Selanjutnya, dalam rangka efisiensi pengelolaandokumen keuangan dengan pertimbangan memanfaatkan perkembangan teknologi, padatahun 1997 telah diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang DokumenPerusahaan. Dalam Pasal 15 ayat (1) dengan tegas disebutkan bahwa dokumen perusahaanyang telah dimuat dalam microfilm atau mendia lainnya dan atau hasilcetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksuddengan media lainnya misalnya CD-ROM atau WORM.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengenai alat bukti yang sahditentukan meliputi:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keteranganterdakwa.

Pengertian alat bukti yang sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tersebut, tentunya mengacu padaPasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni alatbukti dalam bentuk surat. Jadi dapat ditafsirkan bahwa alat bukti dalam bentuk surat, bukan saja yang tertulis di atas kertas, tetapi juga yang tersimpan dalam microfilmatau media lainnya (CD-ROM atau WORM).

Penetapanbahwa microfilm atau dokumen perusahaan yang disimpan dalam media lainnya danatau hasil cetaknya sebagai alat bukti sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaantersebut dalam praktek masih terdapat beberapa kalangan yang menanyakansejauhmana ketentuan tersebut efektif, mengingat ketentuan dalam Pasal 184 ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum dilakukan perubahan.

Menurut hemat kami pendapat yang masih meragukankeefektifan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 kurangberalasan.

Sumber : https://galleta.co.id/