meragukan keefektifan ketentuan

meragukan keefektifan ketentuan

meragukan keefektifan ketentuan

meragukan keefektifan ketentuan

(1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 kurangberalasan.

Hal tersebut mengingat bahwa KitabUndang-undang Hukum Acara Pidana diatur dengan undang-undang dan DokumenPerusahaan juga diatur dengan undang-undang, jadi ketentuan dalam Pasal 15 ayat(1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 mempunyai kedudukan setara denganketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum AcaraPidana. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memerimadokumen perusahaan yang disimpan dalam microfilm atau media lainnya dan atauhasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor8 Tahun 1997 memberikan solusi apabila masih terdapat keraguan terhadap dokumenyang dimuat dalam microfilm, yakni dengan melegalisasi dokumen tersebut, yangmenyatakan bahwa hasil cetak sesuai dengan aslinya.

Berkaitandengan aspek hukum pembuktian data elektronik, sampai saat ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut secarakhusus. Lain halnya dengan beberapa negara tetangga kita, yang sudah memilikipengaturan mengenai hal tersebut, misalnya Malaysia telah mepunyai ComputerCrime Act 1997, Digital Signature Act Tahun 1997, Communication and MultimediaAct 1998. Singapura telah memiliki undang-undang yang mengatur tentangtransaksi elektronik yaitu The Electronic Act 1998, Electronic CommunicationPrivacy Act, The Singapore Evidence Act 1996.

Namundemikian bukan berarti Indonesia tidak peduli dengan perkembangan teknologitersebut, hal ini sebagaimana telah dikemukakan, bahwa menyadari adanyaperkembangan teknologi, maka:

A. Padatanggal 14 Juni 1988 Mahkamah Agung dalam surat yang ditujukan kepada MenteriKehakiman telah mengakui dapat digunakannya microfilm dan microfiche sebagaialat bukti yang sah.

B. Kemudiandisusul dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang DokumenPerusahaan.

Undang-undang Nomor 8Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan paling tidak telah meletakkan 2 (dua)tujuan pokok yang ingin dicapai, yakni :

1. Adanyaefisiensi dalam pengelolaan suatu dokumen, yang dilakukan dengan cara :

a. memberikankemungkinan penyimpanan dokumen atau data dalam media elektronik;

b. memberikankemungkinan melakukan transaksi tanpa menggunakan kertas (paperlesstransaction);

2. Pemberianstatus hukum bagi dokumen yang tersimpan dalam microfilm atau media lainnya danatau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah.

Dasar pertimbangan untukmemberikan status hukum bagi dokumen yang tersimpan dalam mikrofilm atau mediaelektronik lainnya sebagai alat bukti yang sah, antara lain untuk mengatasiadanya masalah hukum sebagai akibat dimungkinkannya suatu transaksi tanpamenggunakan kertas (paperless transaction) dan penyimpanan dokumen dalammedia elektronik.

C. Pemerintahdan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baru saja menyelesaikanpembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menyetujui untuk diundangkan menjadiUndang-undang. Pasal 26A dari Undang-undang tentang Perubahan menyatakan bahwaalat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsiselain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) juga diakui:

a. Alatbukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, ataudisimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa itu;

b. Dokumen,yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan ataudidengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baikyang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yangterekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,foto, huruf, angka, tanda, atau perforasi yang memiliki makna.

D. Sebagaiinformasi, ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diatur pula dalam RUUtentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada saat ini sedanngdibahas di DPR-RI.

Sumber : https://furnituremebeljepara.co.id/